- -Pemerintah: UU Ormas Perlu untuk Mengatur Kebebasan Berkumpul
Perppu Ormas yang disahkan menjadi undang-undang dinilai perlu untuk menjamin kebebasan berkumpul yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.
Watch Now
- [video]MK: Hak Memilih adalah Hak Asasi Warga Negara
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan pengujian Undang-Undang No. 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU ... Watch Now
- -Ahli: Penggusuran Paksa Melanggar Hak Asasi Manusia
Hukum antara negara dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah hak yang memposisikan negara sebagai penguasa, bukan ... Watch Now
- HAM #01 Soal tentang Pasal 28A dan Pancasila
Latihan Soal : Pasal 28 A sampai 28 J UUD 1945 pada hakikatnya merupakan penjabaran pancasila yaitu a. Sila Pertama b. Sila Kedua c. Sila Ketiga d. Watch Now
- -MK: Aturan Perlindungan Anak dari Kekerasan Sesuai UUD 1945
Aturan perlindungan anak dalam proses pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU Perlindungan Anak, dan Pasal ... Watch Now
- -Gugatan Mantan Bupati Simeulue Tidak Diterima
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima permohonan perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) Pemerintahan Aceh yang dimohonkan ... Watch Now
- Pemerintah Terbitkan Perppu Perlindungan Anak
Sebagai salah satu upaya dalam melindungi anak dari tindak kejahatan seksual yang semakin mengkhawatirkan, pemerintah menerbitkan Peraturan ... Watch Now
- -Aturan Hak Angket DPR, Kebijakan Pembentuk UU
Permohonan terkait pengujian hak angket dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, ... Watch Now
- DR. Neng Djubaedah, SH, MH - Pasal Zina dalam KUHP Langgar Sumber dari Segala Sumber Hukum.
DR. Neng Djubaedah, SH, MH - Pasal Zina dalam KUHP Langgar Sumber dari Segala Sumber Hukum. Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), ... Watch Now
- -YLBHI: Perluasan Definisi Zina Berdampak pada HAM
Perluasan definisi pasal zina, pasal pencabulan, dan pasal perkosaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menimbulkan diskriminasi dan ... Watch Now
- -Pemerintah: UU Perkebunan Lindungi Pelaku Usaha Perkebunan dan Masyarakat Adat
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan pada Senin (22/3). Watch Now
- -Pemerintah: Larangan Sebar Kebencian Lindungi HAM
Larangan menyebarkan informasi kebencian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ... Watch Now
- -Ahli: Pembatasan Hak Pilih bagi Mantan Narapidana Diskriminatif
Penyamarataan semua tindak pidana sehingga membatasi seorang warga negara untuk menjadi kepala daerah seperti yang tercantum dalam UU Pilkada tidak ... Watch Now
- -Aturan Pendidikan Sebagai Komoditas, DPR Nilai Bersifat Konstitusional
JAKARTA, HUMAS MKRI - Anggota Komisi III DPR Anwar Rachman menyatakan tidak ada persoalan konstitusionalitas dalam norma yang mengatur ... Watch Now
- -LSM Perbaiki Permohonan Uji UU Perjanjian Internasional
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materiil Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun ... Watch Now
- -Pemerintah: Kata ?Sejak? dalam UU Pilkada Tidak Bertentangan dengan UUD 1945
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan ... Watch Now
Kamis, 19 September 2019
Pasal Pasal Dalam Uud 1945 Yang Mengatur Tentang Ham
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar