- -Pemerintah: UU Ormas Perlu untuk Mengatur Kebebasan Berkumpul
Perppu Ormas yang disahkan menjadi undang-undang dinilai perlu untuk menjamin kebebasan berkumpul yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.
Watch Now
- -Pemerintah: UU Penodaan Agama Tidak Batasi Kebebasan Beragama
Sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan ... Watch Now
- Kebebasan Bicara #PeoplePower
kebebasan bicara kebebasan berbicara kebebasan berbicara di indonesia kebebasan berbicara di media sosial kebebasan berbicara berekspresi dan ... Watch Now
- -UU MD3 Kembali Diuji di MK
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) kembali diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh sejumlah pihak. Watch Now
- -Organisasi Buruh Jadi Pihak Terkait dalam Perkara Pengujian UU PPHI
Tiga lembaga, yaitu Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Sektoral Industri (FSP Paras Indonesia), Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas), dan ... Watch Now
- [video] Ahli dan Saksi Pemerintah: UU Ormas Tidak Represif
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Ormas. Selasa (28/1), dua Perkara Pengujian UU Ormas yang dimohonkan ... Watch Now
- -Dua Warga Negara Ajukan Uji UU Ormas
Muhammad Hafidz dan Abda Khair Mufti mengajukan pengujian terhadap Pasal 80A UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah ... Watch Now
- -DPR: Hak Imunitas Lindungi Tugas dan Wewenang Sebagai Wakil Rakyat
Hak imunitas anggota DPR RI bertujuan untuk melindungi dan mendukung kelancaran tugas dan wewenang sebagai wakil rakyat. Hal ini dikemukakan ... Watch Now
- Serikat Buruh Minta Kepastian Pengangkatan Sebagai Pekerja Tetap Melalui Pengadilan Negeri
Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI) memohonkan judicial review Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap ... Watch Now
- [ video ] Pemerintah dan DPR Anggap PP Muhammadiyah Tak Paham UU Ormas
PP Muhammadiyah selaku Pemohon uji materi terhadap UU Ormas yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dianggap tidak memahami secara jelas arti dan ... Watch Now
- MK: Pemidanaan Akuntan Publik Lakukan "Manipulasi" Inkonstitusional Bersyarat
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan sebagian permohon Pengujian Undang-Undang (PUU) No. 5/2011 tentang Akuntan Publik (UU Akuntan ... Watch Now
- -Pemerintah Tegaskan Alat Berat Adalah Objek Pajak
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang terhadap uji materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU ... Watch Now
- Apa Kata Pengacara Mengenai Kebebasan Berpendapat di Indonesia?
Kebebasan berpendapat diatur dalam pasal 28 UUD 1945. Namun, pada kenyataanya, banyak laporan yang dibuat seakan memanfaatkan keberadaan pasal ... Watch Now
- Yusril: Menurut pasal 28A Pengurus, Anggota Yang Melanggar Pasal 59 Ayat 4 di Pidana
Perppu tersebut tidak menjelaskan secara detil mengenai penafsiran paham yang bertentangan dengan Pancasila. Di sisi lain, penafsiran sebuah paham tanpa ... Watch Now
- Mata-mata Kampus - Video Liputan Buletin Edisi 3 2017 LPM Perspektif FISIP UB
Editorial - Pengintai Kampus Intelijen dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) mengintai aktivitas akademik di Universitas Brawijaya (UB), dampaknya adalah ... Watch Now
- MENERIMA BERSAMA HASIL PUTUSAN SIDANG HTI
Diskusi Media #FMB9 bertajuk MENERIMA BERSAMA HASIL PUTUSAN SIDANG HTI Jakarta [8/5/2018] ? Pemerintah Indonesia yang menganut sistem ... Watch Now
Kamis, 19 September 2019
Kebebasan Berorganisasi Diatur Dalam Uud 1945 Pasal
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar