- -MK Tegaskan Kedudukan Pancasila Dalam UUD 1945
Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat menerima pengujian Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU ...
Watch Now
- Demokrasi Kekanak-kanakan: Provokasi & Memaksakan Kehendak
Bedah Editorial MI: Kedewasaan Berdemokrasi. NEGARA Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) ... Watch Now
- -Pasal Makar dalam KUHP Konstitusional
Permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP) yang ... Watch Now
- -Kunjungi MK, Mahasiswa Ilmu Sosial Unes Belajar Konstitusi
Sebanyak 200 mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang (Unes) berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (20/9). Peneliti MK ... Watch Now
- -Pembatalan Perda Kabupaten/Kota Kewenangan MA
Permohonan uji Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk sebagian. Putusan ... Watch Now
- [video]Orasi Ilmiah Hamdan Zoelva pada Wisuda Universitas Islam As-Syafiiyah
Demokrasi dengan kebebasan dan otonomi individu tanpa pembatasan dapat melahirkan tirani mayoritas. Hal demikian tentu tidak dikehendaki karena akan ... Watch Now
- -MK: Aturan Perlindungan Anak dari Kekerasan Sesuai UUD 1945
Aturan perlindungan anak dalam proses pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU Perlindungan Anak, dan Pasal ... Watch Now
- Ahli: Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Lebih Tepat oleh Peradilan Agama
Pengujian UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah - Perkara No.93/PUU-X/2012 - memasuki agenda mendengarkan keterangan Ahli dari Pemohon, pada ... Watch Now
- -Ahli: Penggusuran Paksa Melanggar Hak Asasi Manusia
Hukum antara negara dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah hak yang memposisikan negara sebagai penguasa, bukan ... Watch Now
- -Pemerintah: UU PBB, Pelaksanaan Amanat UUD 1945
Aturan mengenai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun ... Watch Now
- -Ahli: Pembubaran Ormas Hanya Mencabut Status Badan Hukum
Sanksi pembubaran organisasi masyarakat seperti yang tercantum dalam Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan ... Watch Now
- [video]MK: Hak Memilih adalah Hak Asasi Warga Negara
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan pengujian Undang-Undang No. 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU ... Watch Now
- -Ahli: Larangan dalam UU Ormas Bertentangan dengan Hukum Pidana
Larangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 ... Watch Now
- -Pemerintah: UU Ormas Perlu untuk Mengatur Kebebasan Berkumpul
Perppu Ormas yang disahkan menjadi undang-undang dinilai perlu untuk menjamin kebebasan berkumpul yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Watch Now
- Dirugikan Tanah Hak Milik Menjadi Tanah Negara, UU Pokok Agraria dan UU Kehutanan Diuji di MK
Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU Pokok Agraria), Pasal 50 ayat (3), Pasal 78 ... Watch Now
- -Pemohon Kewenangan "Constitutional Complaint" Tak Miliki Kedudukan Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan uji materiil Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Undang-Undang No. Watch Now
Jumat, 20 September 2019
Negara Indonesia Adalah Negara Hukum Tercantum Dalam Uud 1945 Pasal
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar